10 Daftar Pendek

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Kepada Yth.
PA, FR, SN, BH, SM, OSD, PK, RD, SK, HA, SP, AFI, AN

Bapak Ibu yang saya banggakan,

Izinkan saya menyampaikan sepuluh butir daftar pendek keprihatinan terlampir di bawah ini dengan diiringi doa semoga penjenengan semua sehat dan selalu diberi Allah kekuatan untuk terus bersama-sama memimpin negara yang sedang kritis ini – membantu/mendampingi Presiden Jokowi.

Saya yakin hal-hal yang saya sampaikan ini sudah menjadi perhatian dan sedang ditangani penyelesaiannya di atas sana.

Meskipun demikian saya memberanikan diri untuk menyampaikannya sekali lagi ke panjenengan semua.

Koq kebetulan saya punya nomor kontak panjenengan semua dari babak kehidupan saya sebelumnya dan juga beberapa waktu terakhir ini sempat pula saling menyapa saling mendoakan untuk kebaikan bersama.

Anggap saja daftar pendek keprihatinan ini sebagai pengingat, sehingga jadi penguat dan penyemangat bagi panjenengan semua untuk segera menyelesaikannya dengan baik dan benar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kenapa dalam waktu sesingkat-singkatnya? Karena kita sedang berlomba dengan rontoknya satu persatu sendi-sendi kehidupan bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, maupun sebagai individu makhluk hidup yang sedang hebat-hebatnya berusaha untuk tetap hidup (survival) di tengah suasana wabah dunia ini.

1. Mohon pemerintah lebih memprioritaskan menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia daripada menyelamatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Mohon teman-teman panjenengan diingatkan, atau sekalian mengingatkan Pak Jokowi, supaya tidak bikin bingung masyarakat, terutama dengan pernyataan yang saling bertentangan antara pembantu presiden satu dengan lainnya. Apapun itu kasusnya, terutama di masa-masa krisis seperti ini.

3. Kalau sudah nunjuk satu juru bicara khusus untuk penanggulangan COVID-19, ya sudah dia saja yang bicara, yang lainnya diam atau menguatkan atau merujuk saja – apapun kedudukan dia: menteri ataupun menko, apalagi yang bukan ahlinya, bukan urusannya, jangan terus bikin pernyataan sendiri yang bisa bikin bingung kita semua.

4. Mohon lebih tegas lah bikin kebijakan penanggulangan wabah Covid-19 ini. Jangan setengah-setengah. Sekali lagi: nyawa rakyat jangan dipakai coba-coba; please. Kalau mau lockdown total, ayo lah!! Saya yakin, dengan kesetiakawanan sosial yang saya yakin masih terus mengalir di sekujur jiwa dan semangat purba kita, seperti juga peristiwa Surabaya 10 November dahulu kala, kita semua pasti bisa menang bersama-sama menghadapi COVID-19 ini.

5. Mohon, kalau dimungkinkan bebaskan segera bu Siti Fadillah dan minta beliau ikut mendampingi Jendral Doni Monardo bersama-sama jadi jenderal lapangan menghadapi wabah Covid-19 ini.

6. Dalam kasus kebijakan pembebasan para narapidana sehingga bikin masyarakat lebih was-was karena peningkatan kriminalitas dalam dua minggu terakhir ini; tolong kalau bisa, minta maaflah ke rakyat Indonesia, dan janji nggak akan lagi bikin kebijakan blunder seperti itu lagi plus konsekuensinya: bikin operasi khusus pemberantasan kriminalitas menjamin keselamatan masyarakat. Tangkepi lagi mereka yang kriminal, masukkan penjara lagi.

7. Mohon hentikan pertunjukan nepotisme istana yang telanjang terkait dengan kartu pra-kerja yang sangat melecehkan akal sehat dengan segala jenis kursus online-nya itu. Tolong kasih tau Pak Jokowi supaya membubarkan saja itu lembaga staf khusus milenial itu. Nanti saja kalau sudah selesai urusan wabah ini dipikirkan ulang perlu tidaknya anak-anak muda itu nempel ke istana.

8. Sudah lebih dari sebulan sejak harga minyak dunia anjlok di sekitaran 20 - 30 dolar per barel dan sampai sekarang pemerintah/Pertamina belum juga menurunkan harga minyak di pompa-pompa bensinnya. Mohon kasih rakyat berita bagus penurunan harga bbm itu, meskipun tidak seberapa. Rakyat menunggu uluran tangan pemerintah meringankan beban keseharian mereka.

9. Lupakan dulu untuk sementara proyek-proyek istimewa luar biasa yang dipromosikan di awal-awal pemerintahan baru ini, salah satunya: pemindahan ibu kota negara ke daerah Sepaku Kalimantan Timur sana. Kita khan sudah dalam status bencana nasional wabah Covid-19. Anggap saja force majeur, sehingga nggak perlulah malu-malu untuk menghentikan proyek itu untuk sementara. Fokus saja ke perang melawan Covid-19; dana 2020 untuk studi2 dan persiapan pemindahan IKN itu dialihkan ke sini saja.

10. Untuk eksplorasi dan produksi migas, dalam situasi double jeopardy seperti ini (krisis wabah Covid-19 dan krisis harga minyak karena oil-gluts), lebih fokus lah pada perusahaan-perusahaan nasional untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya dan memberi kelonggaran-kelonggaran lebih kepada mereka selain juga tetap melakukan negosiasi dan koordinasi dengan MNC dan IOC yang tentunya punya agenda lebih global dan fleksibilitasnya kaku – tergantung nilai aset mereka di Indonesia dibandingkan yang di bagian dunia lainnya. Perusahaan migas nasional, sebelum, saat, dan sesudah krisis masih akan terus ada di Indonesia karena memang domisilinya di sini. Sementara MNC/IOC bisa saja datang dan pergi tergantung menguntungkan atau tidaknya mereka terus berkegiatan di negara kita.

Geologi Calon Ibu Kota Negara di Sepaku, Kalimantan Timur: Air Tanah & Geohazardnya

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Tanggal 23 Desember yang lalu, begitu menonton video yang menggambarkan tentang berbagai rencana kondisi Ibu Kota Negara baru kita nantinya, pertama kali yang terlontar dari benak saya: Ati-ati…. Susah air di calon lokasi ibu kota Negara!

Selain itu, ada beberapa aspek geoteknik dan kebencanaan yang musti lebih diperdalam informasi dan data dasarnya. Hal ini diperlukan supaya perencanaannya tidak sembarangan dan bisa lebih menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek geologi bawah permukaan, baik yang dangkal maupun yang dalam; bukan hanya sekadar menggambarkan desain yang indah-indah di atas peta topografi, morfologi dan tutupan muka bumi belaka.

Dengan demikian, nantinya tidak akan ada penyesalan atas membengkaknya biaya operasional kehidupan sehari-hari bernegara di sana karena harus terus menerus menangulangi “bencana” yang diakibatkan kondisi lokal geologi yang tidak diantispasi/dimitigasi sebelumnya, karena kurang-pahamnya para perencana (dan penyelenggara negara) atas kondisi bawah permukaan tersebut.

Untuk itu, saya coba bongkar file-file penelitian lama saya, dan akhirnya dengan dibantu Purnama Suandhi dan Iban Getarjati, saya coba rangkai beberapa fakta dan analisa.

Dimulai dengan Gambar 1 yang memperlihatkan Peta DEM, dioverlay dengan kawasan IKN yang ada tiga kriteria. Kemudian langsung kita menukik ke masalah utamanya: air tanah.

Gambar 1

Peta DEM dioverlay dengan kawasan IKN yang punya 3 kriteria: Kawasan Inti Pusat Pemeritahan 5.644 hektar, Kawasan IKN 42.000 hektar, dan Kawasan Perluasan IKN 180.965 hektar.

Lempung beratus-ratus meter di bawah tanah, airnya hanya ada di lensa-lensa pasir yang dalam.

Untuk urusan air tanah ini, siapapun bisa bertanya ke mereka yang pernah berkegiatan di area Sepaku dan sekitarnya, betapa susahnya mendapatkan air tanah baku di daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi hidrogeologi yang pada umumnya terkait dengan kondisi permukaan daerah tersebut yang disusun oleh batuan sedimen lempung endapan laut berumur dari 23-33 juta tahun yang lalu (N6, N5, N4 – Zonasi Blow: Miosen Awal). Peta geologi pemerintah menyebutkan lempung itu sebagai Formasi Pamaluan. Di dalam lempung tidak mungkin didapatkan air tanah, kecuali lempung yang retak-retak; itupun sangat minim. Air tanah kemungkinan didapatkan di lapisan-lapisan pasir dan atau batu-gamping yang berongga. Nah, di Formasi Pamaluan itu pasir hanya terdapat berupa lensa-lensa tebal max 10 meter luas 5-10 km2, dan jarang terhubung satu dengan lainnya dr permukaan ke bawah permukaan.

Korelasi sumur-sumur bor migas TENGIN-BELONAK-TUYU (Gambar 2) menggambarkan betapa minimnya keberadaan batupasir di bawah permukaan bumi di Formasi Pamaluan (N6-N4) sampai di Formasi Tuyu (N3-P16) itu. Kawasan inti Ibu Kota Negara kita di daerah Sepaku, jelas-jelas tidak punya daya dukung mencukupi untuk air tanahnya.

Gambar 2

Korelasi sumur-sumur Tengin-Belonak-Tuyu memperlihatkan dominasi lapisan lempung di permukaan dan bawah permukaan daerah Ibu Kota Negara yang baru; implikasinya: potensi air tanahnya: sangat minimal.

Bagaimana dengan potensi air tanah di kawasan penyangganya? Sama saja! Mari kita tengok agak sedikit keluar dari daerah Sepaku, yaitu daerah yang nantinya masih termasuk kawasan IKN yang 42rb hektar itu. Saat ini saja daya dukung air tanah (regionalnya) tidak bisa/tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. PDAM harus bikin bendungan-bendungan dan embung yang kondisi recharge airnya juga tergantung musim; kalau kemarau seringkali (insyaAllah) tidak mencukupi.

Sejak awal 80an (pertama kali saya tinggal dan bekerja di area Balikpapan – Penajam – Sepaku – Samboja) sampai menjelang 2020 (di mana meskipun sudah lama tidak tinggal di sana lagi tapi saya masih sering mondar-mandir riset dan ngajar di daerah tersebut bertahun-tahun) kecukupan air baku untuk kehidupan sehari-hari ini masih jadi masalah. Truk tangki jualan air hilir mudik di kota Balikpapan merupakan pemandangan yang biasa kita jumpai sampai hari ini.

Perlu rekayasa khusus penyediaan air baku (baik dari rekayasa air permukaan, maupun dari air bawah tanah DARI DAERAH LAIN YANG BERDEKATAN) untuk bisa meningkatkan daya dukung lingkungan bagi jumlah penduduk dan kegiatan yang akan meningkat 10-15 kali lipat di calon ibu kota negara ini.

Peta geologi (dan hidrogeologi serta geologi teknik) pemerintah perlu dimutakhirkan dan lebih didetailkan.

Penelitian doktoral saya dulu memakai data geologi lapangan 1:10.000, data lubang tembak seismik dan data seismiknya sendiri, dan juga data sumur pemboran dalam yang 70-80% akuisisinya di daerah kawasan calon ibu kota negara, yang luas arealnya konon 40.000 hektare itu (Gambar 3).

Gambar 3

Peta dasar data seismik dan sumur di area sekitar IKN yang juga memperlihatkan blok-blok migas beserta kerapatan data sumurnya. Pada gilirannya nanti, kita perlu juga untuk menampalkan data rembesan migas dan prospek-prospek migas di daerah sekitar IKN untuk kepentingan mitigasi hazardnya.

Saya memanfaatkan akuisisi data geologi dengan peta dasar skala 1:10.000 yang dilaksanakan oleh perusahaan minyak VICO Indonesia (sekarang jadi PHSS), yang proyek pemetaannya dilakukan bertahap, bersamaan dengan proyek akuisisi data seismik 2D Regional dan 3D lokal dari tahun 1991 sampai dengan 1998.

Sebagai perbandingan, peta geologi yang dibuat oleh pemerintah (lembar Samarinda dan lembar Balikpapan), keduanya berskala 1:250.000 dan pembuatannya dilakukan dengan menggunakan peta dasar 1:25.000. Dari segi kerincian, tentunya sangat berbeda hasilnya, seperti terlihat di Gambar 4.

Gambar 4

Perbandingan antara peta geologi resmi pemerintah (1994-1995) dengan peta hasil penelitian (2004). Terlihat peta hasil penelitian menampilkan data struktur (patahan, antiklin) dan fasies dan umur yang lebih detail.

Khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya 5644 hektar, data geologi resmi pemerintah tidak terlalu banyak tersedia karena “tertutup”nya daerah itu sejak tahun 1980an,eksklusif dipakai untuk kegiatan HPH. Meskipun demikian, saya berhasil menggabungkan data seismik yang jarang dengan pengamatan langsung di lapangan (sampai tahun 2012) yang akhirnya menghasilkan resume Blok 3 Dimensi seperti terlihat di Gambar 5 dan 6.

Gambar 5

Diagram 3 Dimensi dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ditampilkan dengan menggunakan data DEM (perhatikan kelurusan-kelurusan patahan dengan batas-batas morfologi).

Gambar 6

Diagram 3 Dimensi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ditampilkan dengan menggunakan data peta fasies, form line kontur struktur, dan patahan-patahan. (Perhatikan pada umumnya lokasi IKN didominasi oleh endapan laut dalam dan patahan-patahan yang merupakan patahan anjak kaki/toe thrust fault).

Di diagram 3 dimensi tersebut terlihat bahwa daerah kawasan inti pusat pemerintahan dipotong-potong oleh patahan-patahan naik berarah Timur Laut - Barat Daya yang dalam analisis tektono-sedimentasinya terbentuk di awal pengendapannya sebagai patahan ANJAK-KAKI (toe-thrust fault) di daerah lereng paparan menuju laut dalam. Patahan ini kemudian mengalami Plio-Pleistocene reactivation lima juta tahun yang lalu, di mana dia mula terangkat ke permukaan bumi sampai sekarang. Patahan-patahan ini adalah lokasi-lokasi rawan longsor yang harus dipertimbangkan daya dukungnya terhadap fondasi apabila hendak membangun bangunan, apalagi bertingkat, di daerah tersebut.

Lebih mahal?

Dengan adanya batasan-batasan (constraint) geologi yang sebagian dipaparkan di atas, apakah terus jadi lebih mahal lagi biaya untuk membangun IKN baru ini? Mungkin saja.

Yang jelas: kondisi yang digambarkan arsitek/perencana ibu kota baru dengan limpahan air di mana-mana dan hutan yang asri masih asli dan sungai yang mengalir permanen itu secara alamiahnya tidak ada di lokasi calon ibu kota negara di Kabupaten PPU dan KuKar itu. Sungainya yang besar-besar pada umunya sungai pasang surut, bukan sungai permanen. Beberapa sungai kecil di bagian barat kawasan inti pusat pemerintahan mungkin masih berupa sungai “remaja” sampai “dewasa” dan masih tawar airnya, tetapi apakah cukup dibendung untuk kebutuhan 1,5 - 2 juta jiwa penduduk ibu kota negara nantinya, musti benar-benar dihitung mass-balancenya.

Tidak ada danau alamiah dan muka air tanahnya dalam banget atau malah tidak ada sama sekali air tanahnya seperti disebutkan di paragraf awal tulisan ini. Air tanah yang cukup melimpah dijumpai di sepanjang sabuk pinggir pantai dari Bontang - Barat Muara Badak - Lampake - Kutai Lama - Handil - Timur Mutiara – Samboja. Tetapi di sebelah barat sabuk itu (yang notabene adalah kawasan IKN) air tanahnya susah, dalamnya sampai ratusan meter, kuantitas dan kuaitasnya terbatas.

Hutannya pun sekarang gundul dan kalaupun ada sudah jadi HTI (bukan hutan primer), dan banyak tanah longsor karena jenis batuannya endapan laut dalam yang mudah mengembang (Gambar 7 dan 8) dan patahan-patahan geologi saling menyilang.

Gambar 7

Contoh foto lapangan singkapan lempung laut dalam di utara daerah ibu kota negara.

Gambar 8

Foto singkapan batupasir endapan laut dalam yang sangat terbatas pelamparannya dan mempunyai kemiringan yang tajam di sekitar daerah patahan. Rawan longsor.

Selain itu banyak juga terdapat lapisan batu bara dangkal yang mudah sekali terbakar, terutama di kawasan perluasan ibu kota di sepanjang area Bukit Suharto. Hal ini akan jadi faktor penghambat yang harus diatasi dengan rekayasa geoteknik tertentu yang kalau tidak serius perencanaan dan implementasinya bisa bikin runyam kondisi kebencanaannya. Meskipun lokasinya di kawasan perluasan, tetapi efek kebakarannya sudah pasti akan mempengaruhi gerak langkah kehidupan sehari-hari di kawasan pusat pemerintahan ibu kota yang hanya berjarak 10-20 km dari lokasi terdekat batu bara terbakar tersebut. Pengurangan resiko dengan dari awal mematikan potensi batu bara terbakar ini juga akan jadi bagian “biaya” membangun IKN yang tidak murah.

Sebenarnya, kondisi bumi yang bagaimanapun kompleksnya, kalau kita benar-benar memahaminya insyaAllah bisa direkayasa manusia untuk kepentingan keselamatan dan kenyamanan hidupnya. Masalahnya, biayanya berapa? Dan terlebih lagi, seringkali informasi dan pemahaman tentang kondisi bawah permukaan buminya sendiri tidak dimiliki oleh para perencana permukaan. Kemungkinan besar para perencana tata ruang serba indah masa depan yang menang-menang sayembara itu juga belum memasukkan pertimbangan daya dukung dan geohazard-nya.

Secepatnya.

Lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya memiliki data dan informasi itu mustinya lantang menyuarakan pentingnya pengayaan dan pendalaman informasi data kebumiannya, karena produk-produk yang mereka ajukan sekarang ini untuk dijadikan dasar perencanaan hanya produk-produk peta/informasi yang normatif dan “dangkal” dan terlalu regional, paling mutakhir data geologinya 1995 (peta geologi terakhir yang dibikin disana), dan skalanya 250.000

Bappenas musti terus berhati-hati dan tidak gegabah dengan proses lanjut perencanaan ini, musti sedikit “ngalah” dengan pemutakhiran data dasar geologinya dulu baru lanjut dengan perencanaan disain dan sebagainya. Tapi harus dilakukan kilat, cepat, dan efisien kalau mau diselesaikan perencanaannya sepanjang periode kedua Jokowi ini.

Terakhir malahan saya baca informasi bahwa perencanaan detail akan dilakukan segera di 2020, dan diharapkan selesai pertengahan hingga akhir 2020. Mohon jangan grusa-grusu, ingat jalan-jalan tol yang kebanjiran, ingat juga dulu Tol Cipularang yang jembatan-jembatan besarnya musti direparasi karena patahan-patahan dan longsoran-longsoran yang baru ketahuan setelah “bencana” terjadi. Padahal kalau dari awal informasi geologi bawah permukaan yang nggeunah (proper) juga dijadikan rujukan desain dan konstruksi, mestinya hal-hal tersebut bisa dihindari.

Cukup sudah grusa-grusunya. Mari kita lebih serius bekerja untuk kepentingan jangka panjang. Atau jangan-jangan ini hanya untuk kepentingan jangka pendek saja? Mudah-mudahan bukan begitu adanya.

Menggali Kembali Geologi Cekungan Kutai

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Selang-seling pasir halus dengan lempung, yang dalam satuan ketebalan 30 sentimeter dapat mempunyai 20 – 30 perselingan lapisan ini, dibentuk oleh proses transportasi dan pengendapan sedimen yang berulang – periodik – bergantian antara traksi dan suspensi.

Traksinya ditunjukkan dengan adanya small scale ripple bedform di pasir halus dan suspensinya adalah lempung yang menyelimuti. Tebal keseluruhan singkapan di Jalan Negara Sepaku ini mencapai sekitar 10 meter yang terdiri dari perulangan satuan perselingan pasir lempung tersebut dengan beberapa variasi ketebalan pasir dari 2 – 3 sentimeter sampai 20 – 15 sentimeter.

Ada dua jenis ripple bedform utama di singkapan ini, yaitu: ASSYMETRIC CURRENT RIPPLES, dengan batas bawah mendatar dan batas atas bergelombang asimetris antara stoss (permukaan yang landai) dengan lee (permukaan yang curam), dan HUMMOCK &SWALE atau SYMETRICAL WAVE RIPPLES yang bagian bawah dan atas dari beddingnya cembung – cekung bergantian secara lateral.

Ripple jenis pertama diperkirakan diakibatkan oleh tidal current, ripple jenis kedua diakibatkan hasil dari kerja ombak/gelombang.

Adanya fosil Outer Shelf (OS) – Middle Shelf (MS) di lempung-lempungnya (meskipun sangat jarang) mengindikasikan LINGKUNGAN LAUT. Bisa laut dalam (beyond slope – break), di mana fosil-fosil OS – MS itu terbawa longsoran masuk ke laut dalam, bisa pula laut dangkal/paparan/shelf yang dipengaruhi oleh gelombang pasang surut (tidal) dan gelombang badai (storm).

Adanya intra-formational fault di singkapan ini mengindikasikan lingkungan yang tidak stabil secara tektonik (i.e.: patahan aktif waktu terjadi pengendapan), maupun karena substratnya berada pada posisi “lereng” yang cukup curam, menghasilkan pematahan dalam formasi di waktu atau sesaat setelah pengendapan.

Ada juga hipotesis tentang STORM INDUCED TURBIDITE dibahas di singkapan ini untuk menjelaskan fenomena yang ada.

Yang penting lihat dengan mata kepala sendiri batunya, amati, sentuh, gambarkan. Jangan cuma bengong berdiri dari jauh kepanasan!!!

Sabtu malam: kuliah pengantar - Mahakam Delta is not the only one;
Litho vs. Chrono stratigraphy for deltaic deposits,
Forgotten marine depositional environments in Mahakam Delta,
Fluvial slope - Prodelta slope - Shelfal slope gravity flow deposits,
Prodelta vs. Shelf Edge Carbonates, etc.

Geographical - Depostional Setting Characterization of Present Day Mahakam Delta and its Surroundings - Original : Epo Prasetya Kusumah ; Review and Discussion by ADB.
Note: needs to follow this up with ten more years of continuous research by UP and RTC.

Ada empat jenis proses/depositional setting yang berhubungan dengan Stripping Mudstone: 1. Tidal (Flat), 2. Lacustrine Deposti, 3. Flood (Plain), 4. Turbidite - Gravity Flow.
Perhatikan dominasi produk traksi versus produk gravity flow dalam keseluruhan struktur sedimen yang muncul di perselingan pasir-lempung tersebut untuk menentukan asosiasi proses/depositional yang paling logis untuk satuan sedimen tersebut.

Selamat Datang Pemerintahan Jokowi Babak Kedua: Energi(?!)

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Selamat datang Pemerintahan Jokowi babak kedua yang dimulai hari ini.

Mudah-mudahan Menteri dan Wakil Menteri Mineral dan Energi bukan model yang seperti kemarin-kemarin itu lagi.

Tanpa mengurangi hormat dan salut atas hasil kerja selama ini.
Tapi model improvisasi tidak tertib regulasi, nabrak-nabrak undang-undang, dan rencana jangka panjang (demi populisme energi sesaat yang rapuh —meskipun gemerlap) sudah seharusnya diakhiri!

Capek lho, kita dipameri.
Hasil-hasil kerja yang bukan tupoksi utama.
Yang sebenarnya biasa saja dan sudah seharusnya.
Dicitrakan dengan gegap gempita.
Sementara fondasi ketahanan energi untuk jangka menengah dan panjang,
Tak juga kunjung dibenahi.

Tapi kalaupun toh lagi-lagi energi bukan bidang yang jadi prioritas Jokowi,
Sehingga seperti kemarin kemarin itu: dia serahkan saja penanganannya pada yang katanya ahli tapi belajarnya lumayan lama sekali, sulit mendengar, gampang komentar, tapi pintar poles sana sini,
Tanpa sepenuhnya menyadari,
Potensi melemahnya ketahanan energi di jangka menengah dan panjang nanti,
Ya terpaksa makin berat saja PR kita ini,

Terpaksa harus terus berjaga mengawal membisiki meneriaki,

Supaya jalannya kapal perahu mineral dan energi,
Gak melencang melenceng, manuver gak jelas, mutar-muter bergaya bebas; pamer sana sini, koreksa koreksi.
Malah kadang blunder meh kejungkel,
Near miss — hampir menenggelamkan kapal induk armada.
Dengan defisit neraca perdagangan luar negeri.

Kalau begitu halnya,
Kita semua harus terus terjaga.
Untuk meneriaki nakhoda.
Seperti kemarin-kemarin itu juga.
Dengan risiko dianggap nyinyir.
Oleh para penumpang penggemar idola, yang merem melek kenikmatan semu.
Dijejali berita heboh perjalanan kapal yang sengaja disetel seru.
Padahal sakjan-e yo mutar muter ae ndik sekitar situ.

Selamat datang Pemerintahan Jokowi babak kedua yang dimulai hari ini.
Mudah-mudahan nakhoda kapal Mineral dan Energi dan juga wakilnya (kalaupun toh masih diperlukan) bukan model yang seperti kemarin-kemarin itu lagi.

Meski sebenarnya kita harus syukuri
Para birokrat pembuat aturan migas, mineral dan energi negeri ini -
Bukan tipe penjudi,
Yang berani mempertaruhkan jabatan dan periuk nasinya,
Untuk eksperimen coba-coba: gonta-ganti aturan menyesuaikan diri.
Sementara pimpinannya sedang dalam proses belajar memahami.
Bidang yang harusnya dia atur dan kuasai.

Untung juga sebagian besar mereka
kesabarannya cukup tinggi
Sehingga kalaupun dipaksa nakhoda untuk melenceng terlalu jauh,
Mereka coba dulu untuk sesuaikan dengan manual yang ada.
Meskipun kadang dimarahi, diolok-olok dan dikata-katai.
Mereka mencoba terus bertahan,
Karena sering juga yang nurut dapat apresiasi yang lumayan,
Dengan harapan: nakhoda dan para konconya akan segera berganti.

Para pengarah kapal bisa saja datang dan pergi,
Tapi para birokrat itu sebagian besarnya akan tetap ada di situ.
Kenapa juga mesti membahayakan diri,
Melawan perintah nakhoda yang paling lama lima tahun saja mereka terus pergi.
Tunggu saja nakhoda yang baru ini nanti.

Selamat datang Pemerintahan baru Jokowi.
Semoga Menteri dan Wakil Menteri Mineral dan Energi (kalaupun toh diperlukan) bukan model yang seperti kemarin-kemarin itu lagi.

Tanpa mengurangi hormat dan salut atas hasil “kerja, kerja, kerja” ESDM selama ini,
Model memerintah yang menghasilkan populisme energi sesaat yang gemerlap tetapi rapuh itu mesti diakhiri!!

Supaya lebih “nggenah” ke depannya,
Ketahanan energi.
Negeri ini.

Masukan Untuk Arah Baru Kebijakan Energi dan Pertambangan Jokowi Jilid 2 - Diskusi Publik IMEF (Indonesia Mining & Energy Forum)

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Sektor Migas

1. Setelah mengalami puncak kejayaan minyak dua kali, yaitu pada 1977 dan 1995 dengan masing-masing kurang lebih 1,6 juta bph maka produksi minyak domestik Indonesia pun terus mengalami penurunan, menembus batas di bawah satu juta bph pada 2007 dan saat ini produksinya hanya 750an ribu bph. Era kejayaan minyak bumi Indonesia pun dinyatakan telah berakhir oleh Presiden Jokowi. Bahwa SKKMigas pada Juli 2019 kemarin telah membuat perencanaan optimistik untuk menahan dan bahkan menaikkan kembali tren produksi minyak hingga mencapai sedikit di atas satu juta bph di 2033-2038, hal itu juga tidak akan mengembalikan kejayaan migas seperti era puncak antara 1977 dan 1995 yang lalu.

2. Dengan berakhirnya kejayaan migas, pemerintah harus berani untuk terus melonggarkan tekanan pada target Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari migas. Arah baru ini sebenarnya sudah dijalani oleh pemerintah dua – tiga tahun belakangan dalam kasus persetujuan POD-POD Blok A Aceh, Blok Merakes di Selat Makassar dan juga Blok Masela di Maluku. Bagi pemerintah yang dikedepankan bukan lagi negara mendapatkan lebih banyak langsung dari bagi hasil (split), tetapi bahwa proyek migas tersebut dapat terlaksana, multiplier efeknya terjadi, dan secara gross negara mendapatkan keuntungan dari diproduksikannya migas tersebut sebagai modal dasar pembangunan nasional, bukan sekedar penghasil revenue semata.

3. Arah baru yang melonggarkan tekanan pada target Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari migas ini harus konsisten dijalani, terutama untuk merealisasikan POD-POD yang masih dalam proses dan juga temuan-temuan teknis (technical discoveries) yang selama ini dianggap tidak ekonomis oleh kontraktor karena split-nya (bagi hasilnya) yang kurang/tidak menguntungkan. Memproduksikan sumber daya minyak dan gas untuk dipakai langsung memenuhi demand dalam negeri jauh lebih bermanfaat saat ini dari sisi ketahanan energi dan solusi mengatasi defisit neraca perdagangan daripada tetap menahan migas tersebut di dalam bumi karena pendapatan (revenue) bagian negara lebih kecil dari bagian kontraktor.

4. Dengan berakhirnya era kejayaan minyak bumi Indonesia maka seharusnya lah pemerintah lebih mengedepankan untuk memberi kebebasan kepada kontraktor migas memilih menggunakan jenis kontraknya, apakah menggunakan kontrak Gross Split ataukah kontrak PSC konvensional. Bukan seperti yang sekarang, di mana keseluruhan kontrak baru ditawarkan dalam bentuk kontrak Gross Split semata. Diharapkan, dengan dimunculkannya alternatif tersebut maka investasi baru - eksplorasi di bidang migas akan semakin bergairah dan meningkat.

5. Salah satu solusi jangka menengah dan panjang dalam rangka mengatasi masalah impor minyak bumi Indonesia — yang terutama akan makin parah di 2025 – 2030 nanti — adalah dengan menguasai cadangan-cadangan migas di luar Indonesia langsung dari hulunya, yaitu lewat penguasaan blok-blok migas dunia oleh Pertamina ataupun BUMN lainnya. Dengan demikian maka volume impor minyak kita akan tergantikan oleh pengiriman entitlement ke Indonesia yang akan meringankan beban defisit neraca perdagangan kita. Usulan kebijakan energi luar negeri bidang migas ini sebenarnya sudah pernah digodok secara substansial konsep/implementasinya oleh Dewan Energi Nasional 2014 – 2019 tetapi masih belum mendapatkan kesempatan untuk dibahas dalam Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN, sampai DEN mengalami kekosongan sejak Juli 2019 yang lalu.

6. Pembangunan infrastruktur migas, terutama kilang minyak dan pipa-pipa transmisi gas, yang di era pemerintahan Jokowi jilid satu masih belum menunjukkan hasil nyata harus terus diupayakan di masa lima tahun mendatang. Sama seperti jalan tol, jembatan dan pelabuhan, infrastruktur migas semestinya juga dibebaskan dari trauma beban keekonomian, sehingga pembangunannya bisa segera direalisasikan.

7. Sumber daya manusia Indonesia di bidang migas sudah terbukti banyak berperan aktif dan berprestasi di berbagai perusahaan/industri migas internasional di luar negeri. Potensi untuk memanfaatkan pengalaman para ahli migas Indonesia baik yang tinggal di Indonesia maupun diaspora di luar negeri ini terbuka lebar melalui Asosiasi Profesi - Komunitas Migas yang ada di Indonesia, karena sejatinya dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi maka Asosiasi Profesi - Komunitas Migas Indonesia dan diasporanya tersebut lebih mudah terhubung dan berinteraksi saat-saat ini. Pemerintah seharusnya lebih membuka diri untuk bekerja sama dengan Asosiasi Profesi - Komunitas Migas Indonesia tersebut dalam rangka pengembangan SDM Migas Indonesia yang lebih bisa menjawab tantangan migas kita ke depan, sesuai dengan Visi SDM Unggul Jokowi untuk era pemerintahan 2019 – 2024 ini.