Penghargaan PBB untuk Juara Dunia Mitigasi Bencana untuk Indonesia: Lumpur Lapindo Bagaimana?

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Mungkin saya yang kuper dan tidak begitu update, tapi jujur saja: saya surprised dengan dipilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) untuk penghargaan tersebut, yang notabene menurut pemahaman saya: itu adalah penghargaan untuk usaha-usaha mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, yang menurut saya sampai saat ini belum begitu kelihatan realisasi programnya secara menyeluruh di Indonesia maupun di sektor-sektor.

Begitu baca beritanya di internet saya jadi mahfum. Rupanya yang dihargai adalah lebih ke usaha-usaha mitigasi yang terkait dengan regulasi dan kelembagaan. Memang sangat terasa sekali sejak GTA 2004 (Gempa Tsunami Aceh 2004) aturan dan kelembagaan ini sangat pesat kemajuannya, UU Bencana dan BNPB salah dua dari hasilnya. Tetapi sebagai orang yang terlibat di urusan mitigasi bencana (geologi) tersebut, saya melihat strategi-implementasi-realisasi mitigasi-nya masih jauh dari optimal.

Fungsi mitigasi yang ada di BNPB nyaris tak terdengar. Yang banyak bergerak untuk mitigasi justru kelompok/lembaga di luar BNPB yang pada lintasannya mencoba engage dengan mereka, itu pun kalau mereka mau proaktif; dari BNPB sendiri program mitigasi-nya sering berupa fungsi koordinasi pasif saja. Tapi bagus juga sebenarnya ada penghargaan ini: kita jadi lebih punya legitimasi dan referensi untuk bergerak mitigasi proaktif. Congrats untuk semuanya!!!

Bench marking-nya nanti adalah kalau terjadi bencana-bencana lagi, berapa banyak kerugian dan korban yang kita tanggung dibandingkan dengan dulu-dulu, apakah makin berkurang, atau malah nambah. Contoh kasus bencana yang existing sebenarnya di depan mata: bencana Lumpur Lapindo yang dinamis terus menerus terjadi: sudahkah risiko ke depannya benar-benar kita mitigasi? Di mana lagi akan terjadi amblesan? Sampai sejauh mana kita berusaha meminimalisir dampak tersebut? Bagaimana kaitannya dengan penanganan korban existing?

Lumpur Lapindo adalah bencana dinamis. Test case dari validitas penghargaan PBB itu mustinya juga dilihat dari bagaimana SBY memitigasinya sekarang ini. Kalau berani terima penghargaan PBB itu hari ini 10 Mei (walau hanya diwakili Ka BNPB), berarti harus konsisten benahi mitigasi Lumpur Lapindo yang terus terjadi.