3D Seismic Tidak Bisa untuk Verifikasi Orang Stres dan Sakit!

Dirilis pertama di Facebook pribadi.

Pakde Karwo, ini saya Andang Bachtiar, IAGI. Mugo sampeyan tansah diberkahi Gusti Allah iman, islam, dan sehat. Amin.

Sebagai salah satu geologist yang usul dan mendukung pelaksanaan seismik 3D di kawasan Lumpur Lapindo, saya ingin klarifikasi berita/pemahaman keliru tentang bahwa seismik 3D ini bisa memverifikasi 45 RT yang sudah di-survey Tim Independen Prov (ITS-Unair) 2010. Itu sama sekali tidak benar.

Tidak mungkin seismik 3D verifikasi daerah permukaan tanah yang orangnya sakit karena kondisi lingkungan yang berbahaya, yang air tanahnya tercemar, yang penduduknya stres dan sebagainya. Bahkan untuk memverifikasi rembesan-rembesan gas yang keluar di 45 RT itu saja tidak mungkin dilakukan dari data seismik 3D ini nanti.

Kalau bakal memperluas daerah yang akan terdampak sangat mungkin. Justru itulah salah satu tujuan dilakukannya seismik 3D ini. Digabungkan dengan data pengamatan subsidence dari GPS survei yang sudah ada dan akan dilakukan, maka data geometri lapisan dan retakan/patahan di bawah Lumpur Lapindo akan bisa dipakai memodelkan sampai di mana area yang akan terdampak tahun-tahun ke depan sampai berakhirnya proses semburan-penurunan.

Mohon bantuan juga Prof. Hardi Prasetyo dan Ir. Soffian Hadi dari BPLS yang notabene adalah geologist untuk meluruskan pemahaman keliru tersebut. Bahkan humas BPLS sendiri sering menyebutkan hal yang keliru tersebut pada masyarakat dan media.

CC: mas Pras, cak Soffian, cak Amin ITS, Bang Lambok IAGI, cak Saiful IAGI, kang Yudi IAGI, Cak Pardan dkk IAGI Jatim, mas Yosi HAGI, bang Martinus HAGI.

Note:

Bukan Pakde Karwo yang mengharapkan itu, bahkan tanpa 3D seismik pun dari dulu dia gigih mengegolkan hasil survei Tim Independen bentukannya supaya masyarakat 45 RT itu juga dimasukkan dalam Keputusan Presiden yang baru.

Tapi di level Dewan Pengarah BPLS usulan dari Jawa Timur itu dimentahkan (sebelum usulan 3D seismik kita disetujui November 2010). Waktu itu alasannya adalah: sebagian dari daerah yang diusulkan itu ternyata saat itu amblesan-nya sudah gak parah dan atau gas sudah gak keluar lagi dan sebagainya. Maka butuh diverifikasi lagi (oleh BPLS).

Nah, begitu usulan 3D seismik disetujui dan keluar dananya mulailah kampanye itu dilakukan: memanfaatkan adanya survei 3D seismik untuk menunda masuknya 45 RT dalam Keputusan Presiden.

Malah Humas BPLS yang menyebarkan kemana-mana bahwa usulan 45 RT itu nunggu hasil 3D seismik. Hopo tumon?!!! Makanya rakyat demo! Dan ITS-Unair yang tim independent juga merasa hasilnya gak digubris pemerintah pusat, seolah diragukan kredibilitasnya. Kaco!!

Makanya saya tulis pesan tadi supaya gubernur Jawa Timur itu tidak memperoleh informasi yang keliru yang melemahkan usahanya memperjuangkan rakyatnya.